Sukses

Unjuk Rasa Berujung Perkelahian

Dua kelompok pengunjuk rasa berkelahi di halaman Kantor DPRD Sultra. Perkelahian dipicu soal penetapan status ibukota Kabupaten Buton Utara yang sudah dua tahun dimekarkan.

Liputan6.com, Kendari: Dua kelompok pengunjuk rasa, Senin (16/11) berkelahi di halaman Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulawesi Tengggara. Perkelahian terjadi saat kelompok pengunjuk rasa yang menuntut ibukota Kabupaten Buton Utara dipindahkan ke Kecamatan Buranga, tiba di halaman kantor DPRD Sultra. Pada saat bersamaan, kelompok pengunjuk rasa yang menolak pemindahan juga tengah menggelar berdemo di tempat tersebut.

Diawali saling ejek dan tantang, kedua kelompok pengunjuk rasa tersebut kemudian saling serang dengan pukulan dan tendangan. Akibatnya, suasana menjadi hiruk-pikuk oleh teriakan dan makian. Puluhan personel kepolisian segera melerai kedua kelompok yang berkelahi.

Dalam orasinya, kelompok pengunjuk rasa yang pro menyatakan ibukota Kabupaten Buton Utara harus di Kecamatan Kulisusu karena fasilitas untuk menjalankan roda pemerintahan sudah cukup lengkap. Sedangkan di Kecamatan Buranga, tidak ada fasilitas pemerintahan kecuali hanya sebuah bangunan kantor desa.

Kelompok pengunjuk rasa yang menuntut pemindahan ibukota kabupaten juga tak mau kalah. Menurut mereka, pemindahan tersebut harus segera dilakukan sesuai amanat UU Nomor 14/2007 tentang pemekaran Buton Utara menjadi sebuah kabupaten yang otonom.

Khawatir kedua kelompok pengunjuk rasa semakin anarkis, pihak DPRD Sulawesi Tenggara mengajak kedua kubu berdialog. Namun, dialog berhasil membuat kesepakatan. Karena, kedua kelompok tetap bersikeras pada pendirian masing-masing.

Bahkan, kelompok pengunjuk rasa yang menuntut pemindahan ibukota kabupaten sempat mengancam, jika tuntutan mereka tak dipenuhi, warga di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kambowa, Buranga, dan Bonegunu, akan keluar dari Kabupaten Buton Uara dan kembali ke Kabupaten Muna sebagai kabupaten induk.

Pihak DPRD berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Dewan menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta.(BJK/YUS)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.