Indonesia Harus Pertegas Lagi Batas Maritimnya

Liputan6.com, Kupang: Indonesia bersama Australia dan Timor Leste memang perlu duduk bersama membicarakan masalah batas maritim masing-masing negara. Agenda pembicaraan tentang batas maritim itu sangat penting agar tidak terjadi lagi perlakuan tak manusiawi terhadap nelayan tradisional dari Indonesia. Pertemuan trilateral itu rencananya akan digelar di New York dalam pekan ini. 

"Masalah kemanusiaan ini patut dibicarakan dalam agenda pertemuan trilateral tersebut, karena persoalannya tidak jauh beda dengan "Balibo Five" 1975 yang diungkit Australia," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni di Kupang, Kamis, seperti dikutip ANTARA.

Selain perlakuan tidak manusiawi yang ditunjukkan Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia yang mencari nafkah di Laut Timor, kata Tanoni yang juga penulis buku Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta, masalah batas maritim antara Indonesia-Australia-Timor Leste juga perlu dibahas oleh ketiga Menteri Luar Negeri tersebut. Nelayan tradisional Indonesia telah melakukan aktivitas di Laut Timor dengan mencari ikan dan biota laut lainnya, sejak 450 tahun yang lalu secara turun-temurun. Maka perlindungan hukum terhadap mereka harus jelas. Tanoni berharap Menlu Wirajuda memasukkan agenda penting ini demi harga diri bangsa dan tidak bisa lagi dilecehkan Australia.

Batas maritim setelah Timor Timur lepas dari pangkauan NKRI melalui referendum pada 30 Agustus 1999, hingga kini tidak pernah jelas, namun secara ekonomis hanya menguntungkan Australia dan Timor Leste, karena adanya migas di Celah Timor.

Menlu Australia, Stephen Smith dalam pernyataan persnya di Brisbane, Australia, Senin (21/9) mengatakan, pertemuan trilateral antara dirinya dengan Menlu Indonesia Hassan Wirajudha dan Menlu Timor Leste Zacarias da Costa akan berlangsung di sela pertemuan sesi ke-64 Majelis Umum PBB di New York, pekan ini.

Smith mengatakan, berbagai isu regional yang menjadi kepentingan bersama ketiga negara akan dibahas dalam pertemuan trilateral yang merupakan bagian dari agenda kegiatannya selama di New York dari 19-26 September.(VIN)