Penebangan Liar Mengancam Konservasi Alam Rinjani

Liputan6.com, Lombok: Kicau burung bersahutan menyambut pagi di pelataran Gunung Rinjani, Lombok, Nusatenggara Barat. Suara itulah yang selalu memikat para pendaki gunung buat kembali ke sana. Untuk menjaga agar tetap menjadi paru-paru Lombok, Pemerintah Daerah NTB menjadikan kawasan itu sebagai pusat konservasi alam. Tak heran, warga sering menggunakan air anak sungai di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk minum dan keperluan rumah tangga.

Bila ditelusuri lebih jauh, mata air yang memancar di taman hutan raya ini ternyata hanyalah bagian kecil dari Danau Segara Anak di puncak Rinjani. Danau itu memiliki empat sungai utama dan 85 mata air. Air sungai tersebut selalu jernih karena Rinjani dikelilingi hutan yang rimbun. Baru-baru ini, Perusahaan Daerah Air Minum NTB membangun instalasi penampungan air baku di Desa Ranget. Air tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan tiga juta warga Mataram dan tiga kabupaten lain. "Biaya pembangunan pusat air tak terlalu mahal," kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nanang Samodra. Persoalannya, lanjut Nanang, kasus perambahan hutan ilegal kian tak terbendung. Satu contoh adalah yang kini dialami areal Bunut Ngengkang. Kawasan ini sekarang mulai terlihat gersang.

Pendapat itu diamini Kepala Dinas Kehutanan NTB H.E. Suherdie. Dia memperkirakan dampak langsung terhadap penyediaan air bersih belum terasa. Namun, jika perambahan hutan secara besar-besaran dibiarkan, besar kemungkinan akan mengancam persediaan air bersih di Pulau Lombok. Untuk itu, sejumlah instansi terkait di Pemda NTB dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat pelestari hutan mulai berkampanye.

Tindakan itu disepakati Wakil Pimpinan Produksi World Wide Fund for Nature Wilayah NTB Tri Agung Rooswadji. Tri berharap Pemda NTB serius menghadapi persoalan tersebut. Dia menyarankan agar pemda menggunakan dana abadi untuk penggelolaan air bersih. Dari perhitungan WWF NTB, sumber mata air Rinjani akan memberikan pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar Rp 5 triliun per tahun. "Untuk kurun 25 tahun bisa meraup sekitar Rp 38 triliun rupiah," tambah Tri.(KEN/Syaiful Halim)