TKI sama dengan Perbudakan?

Liputan6.com, Mataram: TKI sama dengan perbudakan, demikian salah satu topik  yang mengemuka dalam dialog Kepala BNP2TKI bersama Gubernur NTB jajaran pemprov,  LSM  dan akademisi, di Mataram, NTB, Jum'at (27/8). "Kondisi TKI saat ini tidak lebih dari perbudakan, perbudakan modern tepatnya karena banyaknya perlakuan yang tidak wajar yang menimpa para TKI," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof Galang Asmara.

Galang menjelaskan negara pengirim tenaga kerja umumnya negara tidak maju, sedangkan negara penerima tenaga kerja  umumnya negara maju. "Oleh karena itu saya sangat miris bila mendengar NTB sebagai daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia, ini menunjukkan pemerintah tidak mampu memberikan pekerjaan layak bagi warganya, sehingga harus rela menjadi budak di negeri orang," katanya.

Galang bahkan mengusulkan agar banyaknya jumlah TKI yg dikirim suatu daerah sebagai indikator tinggi rendahnya  kesejahteraan warga di daerah tersebut. Pernyataan Galang segera saja diamini oleh para pemerhati masalah TKI yg berasal dari kalangan LSM.

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi merasa tidak sependapat dengan pendapat salah satu guru besar Universitas Mataram tersebut. "Kalau kriteria negara maju sebagai penerima tenaga kerja dan terbelakang sebagai negara pengirim tenaga kerja itu bisa terbantahkan kalau kita lihat Amerika Serikat yg dikenal sebagai negara maju toh mengirim ratusan tenaga kerjanya ke Afghanistan dan Irak sebagai tentara dan dibayar oleh kedua negara tersebut," kata Gubernur.

Tuan Guru Haji mengatakan, Pemda tidak mungkin bisa melarang warganya untuk mencari penghidupan yg lebih baik dengan bekerja di luar negeri, apalagi sebagian besar diantara mereka hanya lulusan dan tidak lulus  SD. "Yang terpenting  sekarang adalah bagaimana melindungi para TKI agar tidak diperbudak," kata Gubernur Termuda ini.

Kepala BNP2TKI Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan kesan perbudakan bisa timbul karena tidak jelasnya posisi TKI yg berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. "Untuk posisi PRT dunia pun bingung mau ditempatkan dimana posisinya dalam struktur tenaga kerja," kata Jumhur. Untuk itu BNP2TKI pun mendukung agar secara perlahan pengiriman PRT di stop. "Kalaupun terpaksa ada aturan agar PRT bekerja dari pagi hingga sore dan setelah itu tinggal di asrama sehingga tidak menimbulkan ekses negatif," katanya.  (AYB)